Kayuagung, OKI – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan SMAN 3 Unggulan Kayuagung kini menjadi sorotan publik. Sejumlah wali murid mengeluhkan kewajiban pembayaran uang pembangunan dan biaya seragam sekolah yang dinilai sangat memberatkan, padahal sekolah tersebut berstatus negeri.
Berdasarkan informasi yang diterima, pungutan tersebut mencakup beberapa komponen biaya dengan nilai cukup besar, di antaranya:
1.Iuran bulanan sebesar Rp 1.100.000 per siswa
2.Pembelian atribut, koperasi siswa, seragam, dan perlengkapan asrama sekitar Rp 5.(….)
3.Setoran melalui Bank BNI kepada bendahara sekolah sebesar Rp 6.(…..)
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku kaget saat mengetahui rincian biaya yang harus dibayarkan.
“Kami hanya ingin pendidikan anak kami berjalan baik tanpa dibebani biaya yang tidak jelas. Ini sekolah unggulan negeri, seharusnya menjadi contoh bagi yang lain, bukan malah membuat orang tua resah,” ujarnya dengan nada kecewa.
Keluhan para wali murid ini kemudian menyebar luas di kalangan masyarakat dan media sosial. Banyak yang menilai bahwa praktik semacam ini mencederai semangat pendidikan gratis dan transparan yang digaungkan pemerintah.
Dinas Pendidikan juga menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan tanpa dasar hukum jelas dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, yang berpotensi melanggar UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara bagi pelakunya.
Selain itu, praktik semacam ini juga bertentangan dengan aturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), karena melibatkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan pendidikan.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel bersama aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menindaklanjuti laporan ini. Transparansi dan pemerataan akses pendidikan diharapkan menjadi prioritas agar tidak ada lagi siswa yang terhambat karena persoalan biaya.
“Kami ingin anak-anak kami bisa belajar dengan tenang. Jangan sampai sekolah unggulan negeri justru mencoreng wajah dunia pendidikan,” pungkas salah satu wali murid lainnya.
