Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota dewan terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski begitu, Puan belum merinci lebih jauh mengenai identitas maupun detail jumlah anggota dewan yang melayangkan usulan konstitusional tersebut.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” ujar Puan hangat saat menyapa awak media dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan memastikan, pimpinan DPR tidak akan berdiam diri. Usulan HMP ini bakal segera dibahas begitu masa sidang DPR resmi dibuka kembali. Menurutnya, seluruh tahapan akan diproses secara transparan dan berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini—bagaimana prosesnya, siapa saja, dan apa mekanismenya. Tentu saja semuanya harus mengikuti koridor konstitusi yang ada. Kita pegang teguh aturan mainnya,” tegas Puan.
Gelombang Konstitusi dan Putusan MA
Dukungan terhadap penggunaan hak anggota dewan hingga wacana pemakzulan ini memang kembali mencuat tajam. Pemicunya tak lain adalah putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026).
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Kasasi MA yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi secara resmi membatalkan putusan tingkat sebelumnya dan memenangkan seluruh gugatan pemohon, Subhan Palal.
”742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian petikan resmi dari laman SIPP PTUN Jakarta.
Lewat vonis tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 terkait penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 lalu dinilai tidak sah secara hukum.
Langkah MA ini seolah memperkuat pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terdahulu. Dalam sidang PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, majelis hakim MK sempat memberikan catatan kritis pada lembar pertimbangan hukumnya. Saat itu, MK menegaskan tidak menemukan bukti kuat bahwa Gibran memiliki dokumen kelulusan setara SMA di Indonesia. Dokumen Certificate of Attendance dari Singapura yang diserahkan ke KPU dianggap sekadar bukti kehadiran kelas, bukan ijazah tanda kelulusan sah.
