JAKARTA — Di tengah hangatnya dinamika politik tanah air, sebuah pertemuan intensif berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/11/2026). Selama kurang lebih 2,5 jam, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk bersama membicarakan perkembangan terkini pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membeberkan bahwa dalam suasana diskusi yang terbuka tersebut, Wapres Gibran secara ksatria menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari kursi wakil presiden.
“Beliau secara terbuka menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menyikapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo saat menyapa awak media dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Menanggapi niat sang wakil, Presiden Prabowo menyambutnya dengan bijak. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden tidak terburu-buru mengambil keputusan—baik menolak maupun menyetujui. Alih-alih memberikan jawaban langsung, Presiden Prabowo justru merangkul dan memberikan berbagai pandangan serta masukan yang menyejukkan. Di sisi lain, Gibran meminta ruang dan kesempatan untuk menguji serta membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dinamika ini sendiri mengemuka setelah MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA milik Gibran dari Singapura dan Australia. Langkah tersebut disusul putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang sebelumnya digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2024.
Gelombang tanggapan politik pun bergulir di parlemen. Hingga saat ini, tercatat 50 anggota DPR RI dari enam fraksi telah membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat guna menindaklanjuti persoalan ini. Meski proses politik terus berjalan, ruang dialog antara Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan komitmen untuk mengedepankan proses hukum yang bermartabat.
