Jakarta, Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) memerlukan kerja sama yang kuat antar kementerian dan lembaga (K/L). SDMI ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kebijakan dan program-program terkait migrasi internasional,” ujar Ali Said, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS saat membuka pertemuan “Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Terkait Penyusunan Peta Jalan Satu Data Migrasi Internasional (SDMI)” di Jakarta, (24/5).
Dalam kegiatan ini, BPS berkolaborasi dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan migrasi, yaitu International Organization for Migration (IOM), dan dihadiri sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai K/L, pemerintah daerah, organisasi PBB, serta organisasi non-pemerintah terkait migrasi.
“Data dibutuhkan untuk mengidentifikasi tantangan, mendesain respons, mengawas implementasi dari sebuah kebijakan, dan mengevaluasi dampak dari kebijakan migrasi,” tutur Joshua Hart, Senior Programme Coordinator IOM Indonesia dalam sambutannya. Joshua juga mendukung penuh terwujudnya SDMI.
Penyusunan peta jalan SDMI ini merupakan lanjutan dari inisiasi yang telah dilakukan BPS pada tahun 2019. Tahun ini, agenda yang akan dilakukan antara lain penyusunan metadata dan standar data serta pengembangan platform yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini.
Melalui penyusunan peta jalan SDMI, diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi strategi, prioritas, tantangan, serta kebutuhan untuk dapat merancang, mengimplementasi, dan memonitor operasionalisasi dari SDMI.
