Pagar Alam, Lembaga Swadaya Masyarakat Atau LSM dan Organisasi Kemasyarakatan, Baik Itu dari bidang sosial atau keagamaan, sejati nya adalah mitra dari pada pemerintah.
Peran dan fungsi daripada LSM Atau Ormas dalam suatu pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, provinsi atau daerah, sebagai mitra pemerintah dalam guna mendorong serta mendukung kebijakan dan bahkan program-program dari pemerintah, namun tentu saja tidak terlepas pada dari fungsi kontrol itu sendiri.
Nyayu Dwi Luciana, ST.,M.SI selaku kepala badan kesebangpol mengungkapkan pada acara rapat koordinasi tim terpadu tentang sinkronisasi bidang kegiatan ormas dan lsm di kota pagar alam yang di laksanakan di ruang rapat kesbangpol pada rabu 10 mei 2023, agar terciptanya semua kerjasama atau kemitraan yang baik, tentu nya ada beberapa ketentuan atau prosedur yang harus di ikuti oleh LSM atau Ormas Itu sendiri, salah satu nya dengan melaporkan atau mendaftarkan keberadaan Lsm atau ormas itu dimana berdomisili dengan menyerahkan legalitas secara lengkap kepada kesbangpol.
Masih ucap Nyayu, untuk di kota pagar alam ini, Lsm dan ormas sangat lah banyak dan saya yakin semua Lsm dan ormas yang ada di kota pagar alam ini, legalitas nya pasti lengkap dan di akui secara ke absahan nya, namun sangat disayangkan, saat ini Lsm yang baru mendaptarkan keberadaan nya di kesbangpol ini baru 5 dan untuk organisasi kemasyarakatan baru 15.ungkapnya
Nyayu Dwi Luciana, ST.,M.Si mengajak, menghimbau serta berharap agar yang mana Lsm atau ormas yang belum mendaftarkan atau melaporkan atau memenuhi ketentuan pada peraturan pemerintah, agar disegera kan mendaptarkan Lsm atau ormas tersebut, karena untuk diketahui, yang mana tidak terdaptar di kesbangpol ini, tentu saja pihak kami tidak akan mengetahui dan bahkan akses untuk kami memberikan fasilitas kepada Perkumpulan atau Lsm dan ormas, tidak bisa kami lakukan.
Dan di penghujung sambutan nya, Nyayu Selaku Kepala badan kesbangpol berharap kerjasama nya kepada Lsm dan Ormas yang hadir pada undangan dan yang sudah terdaftar, untuk mensosialisasikan kepada Lsm dan ormas lain nya untuk segera mendaftarkan keberadaan nya dengan memenuhi beberapa ketentuan yang telah berlaku, salah satu nya menyerahkan legalitas yang lengkap.pungkasnya.
Sementara itu, Sosor Panggabean Selaku Kasi Intel Kajari Pagaralam beserta KBO Intelkam Polres Pagaralam dan Ipda Andhika yang mewakili dari TNI serta dari keterwakilan dari Badan intelijen negara BIN, mengungkapkan hal yang sama, meminta kepada Lsm dan Ormas yang mana saat ini belum mendaftarkan diri di kesbangpol, agar disegera kan, karena sebuah kemitraan dan kerjasama yang baik tentu nya akan mudah dilakukan jika sebuah perkumpulan tersebut sudah secara sah terdaftar di pemerintahan.
Lanjutnya, Kami secara terbuka tanpa terkecuali kepada semua perkumpulan, baik itu dari Lsm atau ormas untuk menjalin kerjasama yang baik, karena, dengan adanya sebuah kemitraan dengan kontrol sosial, maka akan mempermudah dan sangat akan membantu bagi kami untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik dan bersih dari indikasi-indikasi kerugian negara.tutupnya
Diselah sesi tanya jawab, Riduan Selaku ketua Lsm Gerhana Indonesia DPD Provinsi Sumatera selatan dibawah pimpinan Ketua umum Inuar Gumay, SH mengungkapkan, didalam menjalan sebuah tugas sebagai sosial kontrol, baik itu Lsm atau sejenis nya, berharap agar pihak pemerintah dan juga kepada aparat penegak hukum untuk tidak merasa alergi kepada kami selaku Lsm atau ormas atau pers,tegasnya.
Ketua Lsm Gerhana Indonesia, Riduan yang didampingi oleh sekjend DPD Lsm Gerhana Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, meminta berharap kepada pemerintah dan penegak hukum di provinsi sumatera selatan, khusus nya di kota pagar alam, agar di kemudian, tugas kami selaku sosial kontrol dapat di berikan akses didalam mendapatkan informasi, salah satu nya didalam sebuah perancangan atau perencanaan sebuah pembangunan yang ada di daerah kota pagar alam, karena banyak dikeluhkan dari kalangan sosial kontrol, didalam sebuah perancangan dan perencanaan sebuah pembangunan didalam sebuah daerah, perkumpulan atau Lsm jarang di ikut sertakan dalam pembahasan atau perencanaan.
Banyak terjadi dalam realita lapangan, tugas daripada kontrol sosial sering terhambat dikarenakan jarang di ikut sertakan dalam hal perancangan atau perencanaan dalam sebuah pembangunan, karena perlu di ketahui, disetiap pembangunan didalam sebuah pemerintahan, baik itu di pemerintahan pusat, provinsi atau daerah, pastinya akan menggunakan anggaran atau uang yang bersumber dari rakyat, jadi tentunya kami selaku lembaga swadaya masyarakat atau sosial kontrol, harus mengetahui itu.pungkasnya.
