Bandung barat – Selasa,23 Juni 2026, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. S.IP. Mengunjungi kantor-kantor Serikat Pekerja dan Buruh di Bandung barat diantaranya Sekretariat SPSI. Dalam rangka silaturahmi dan mempererat hubungan industrial antara pekerja dan pemerintah.
Dalam kunjungannya ke Sekretariat PC FSP RTMM-SPSI KBB sekaligus DPC K SPSI KBB di Babakan Rohmat Cimareme Jeje disambut secara meriah. Terlihat rombongan Bupati dan Kepala Dinas Tenaga Kerja disambut dengan lengser yang di iringi lagu daerah dan penari dari anak buruh itu sendiri. Disepanjang jalan menuju sekretariat berkumandang juga lagu Karatagan Bandung Barat. 
Kiki Permana Saputra Ketua PC FSP RTMM-SPSI KBB yang sekaligus Ketua DPC K SPSI KBB menyambut Jeje Ritchie Ismail dengan begitu meriah selain sebagai bentuk penghormatan dan rasa bangga akan kunjungan kepala daerah tentu ada pesan moral yang tersirat lainnya perihal seni serta kebudayaan yang ada di Bandung Barat. Diantaranya Karatagan Bandung Barat ciptaan H.Ase Rukmantara (Lagu yang menjadi ikon dan harapan masyarakat Bandung Barat terhadap pemerintah).
Adapun aspirasi yang disampaikan dalam moment silaturahmi dan kunjungan tersebut Kiki penyampaikan :
Berharap Kunjungan Seperti ini dapat berkelanjutan sebagai bentuk terjalin nya hubungan industrial yang harmonis meskipun sebenarnya hubungan industrial ini sudah terjalin sangat baik.
Mengingat wilayah Bandung Barat yang sangat luas dan jumlah perusahaan yang begitu banyak tentu saya berharap pemerintah Bandung Barat dapat memaksimalkan peran Dinas Tenaga Kerja supaya lebih ekstra dalam hal pembinaan ke perusahaan-perusahaan di Bandung Barat.
Kiki menyoroti problematika di dunia ketenagakerjaan seperti masih banyaknya perusahaan yang belum menjalankan normatif ketenagakerjaan. Diantaranya upah murah, eksploitasi pekerja yang berlindung di yayasan (outsourcing), Angka pengangguran yang tinggi serta dampak dari kebijakan pemerintah yang mengancam badai PHK diBandung Barat.
Tentu hal tersebut tidak terlepas dari peran serta tupoksi disnaker nya. Untuk itu kami meminta agar anggaran dan peran disnaker di tingkatkan. Semua demi maksimalnya kinerja dalam hal pembinaan yang akan dilakukan nantinya.
Kiki juga menyinggung soal Pendidikan dan Kesehatan yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan serta belum merata bagi masyarakat. Seperti SPMB (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) yang mana jumlah sekolah negeri masih sangat kurang. Sehinnga masyarakat belum bisa terakomodir untuk memasukkan anak nya ke sekolah negeri. Kami paham kenapa masyarakat sangat antusias memasukan anaknya ke sekolah negeri, itu karena fasilitas sekolah negeri lebih standar dan lengkap, baik tenaga pengajar maupun sarana dan prasana sekolah nya yang lengkap. Berbeda dengan sekolah sekolah swasta, kebanyakan tidak se lengkap fasilitas sekolah negeri. Selain itu juga jarak tempuh dan lokasi, tidak semua daerah di Bandung barat terakomodir zonasi ke sekolah negeri. Maka kami meminta agar Pemerintah supaya memperbanyak lagi sekolah-sekolah negeri yang berkualitas dan bermutu.
Berbicara kesehatan kami berharap Pemerintah Bandung Barat dapat menindaklanjuti akan aspirasi kami setahun yang lalu ketika kami sampaikan di Gedung DPRD KBB. Kami meminta Gedung bekas kantor DPRD yang di cijengjing padalarang untuk dijadikan Rumah Sakit Pratama Pekerja/Buruh.
Meskipun namanya Rumah Sakit Pekerja/Buruh bukan berarti pelayanan nya khusus untuk pekerja, tetapi untuk seluruh masyarakat Bandung Barat nantinya. Karena saat ini masyarakat Bandung Barat masih banyak yang berobat ke Rumah Sakit diwilayah lain seperti Kota Cimahi dan Kota Bandung. Bisa jadi itu karena akses dan Rumah Sakit yang masih kurang di Bandung Barat.
Selain itu melalui Dinas Kesehatan nantinya kami juga meminta agar Dinkes membuka call center supaya komunikasi dan informasi lebih mudah untuk masyarakat luas, serta yang mudah untuk diakses. Karena berbicara program kesehatan tentu pemerintah konsisten melalui dinkes dan kader kader posyandu dan PKK ditiap daerah bahkan wilayah. Hanya saja ketika masyarakat mengalami kendala dalam hal administrasi, pelayanan, informasi ini yang masih terkendala di masyarakat.
Seperti call center Kepolisian 110 atau 123 untuk PLN selain bebas pulsa tetapi mudah juga untuk di akses, sehingga komunikasi masyarakat ke pemerintah akan keluhan lebih mudah. Tuturnya
