JAKARTA – Polemik berkepanjangan terkait status penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik eks Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Menyusul pencabutan resmi Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah tersebut oleh pemerintah, Komisi X DPR RI bergerak cepat untuk memasukkan aturan ketat mengenai penyetaraan pendidikan ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, secara terbuka menyebut kisruh keabsahan suket yang sempat diterbitkan pada era Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tersebut sebagai tamparan keras bagi tata kelola administrasi pendidikan nasional.
”Ya, pertama ini pukulan telak sebenarnya ya bagi kementerian yang membidangi pendidikan. Karena waktu itu kan namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” tegas Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Lalu, kasus yang menyeret pejabat publik ini membuktikan adanya celah regulasi yang membuat aturan penyetaraan ijazah selama ini rawan multitafsir. Ia menekankan bahwa payung hukum setingkat undang-undang mutlak diperlukan agar proses penyetaraan tidak lagi bergantung pada penafsiran sepihak atau kepentingan tertentu, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas—termasuk para santri pondok pesantren dan pelajar lulusan luar negeri yang kerap terkendala saat ingin masuk ke sekolah umum.
”Kami di Komisi X bersama teman-teman mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini,” ujarnya.
Suket Dinyatakan Batal dan Resmi Dicabut
Langkah legislatif di Senayan ini merupakan reaksi langsung atas drama hukum yang berujung pada pembatalan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 milik Gibran. Dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur pada Kamis (12/11/2026), kuasa hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mencabut dokumen penyetaraan tersebut dan meminta gugatan lanjutan (perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT) dihentikan karena objek sengketa secara faktual sudah tidak ada.
Pencabutan oleh Kemendikdasmen tersebut merupakan eksekusi wajib atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang salinan lengkapnya dirilis pada Selasa (10/11/2026). Dalam amar putusannya, MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh pemohon Subhan Palal dan membatalkan putusan PTUN serta PT TUN Jakarta sebelumnya.
Fakta Persidangan: Hanya Bukti Kehadiran, Bukan Ijazah Tamat Belajar
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kasasi MA merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten atau fakta hukum yang sudah diketahui umum. MA menilai penerbitan suket penyetaraan pendidikan Gibran pada 2019 silam merupakan tindakan administratif yang tidak cermat.
Berdasarkan fakta yang diungkap dalam salinan putusan MA, penerbitan suket tersebut ternyata hanya didasarkan pada certificate of attendance (surat keterangan kehadiran), academic records, dan explanation of grades. Dokumen-dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti kelulusan.
”Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” demikian bunyi kutipan tegas dalam salinan putusan Mahkamah Agung tersebut.
Dengan dicabutnya suket tersebut dan dimulainya pembahasan revisi UU Sisdiknas, DPR berharap standar verifikasi dokumen pendidikan dari luar negeri maupun jalur nonformal di masa depan dapat dikunci secara ketat tanpa kompromi.
