JAKARTA — Langkah mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI ternyata tidak meredakan ketegangan politik, melainkan memantik gelombang amarah baru di ruang publik. Geram dengan sikap para politisi di Senayan, warganet kini balik menyerang dan mendesak agar keabsahan ijazah serta latar belakang pendidikan seluruh anggota DPR RI turut diaudit secara terbuka tanpa kecuali.
Publik menilai telah terjadi standar ganda yang memuakkan. Selama ini, para wakil rakyat begitu bersemangat dan vokal mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan pihak eksekutif. Namun, saat sorotan yang sama diarahkan ke Senayan, publik mempertanyakan keberanian moral para legislator untuk membuka riwayat akademik mereka sendiri kepada rakyat yang mereka wakili.
”Jangan hanya sibuk menguliti ijazah orang lain sementara dokumen di balik kursi parlemen sendiri tertutup rapat. Rakyat menuntut akuntabilitas yang setara—berani menguliti, harus berani pula dikuliti,” tulis salah satu seruan tajam yang viral di media sosial.
Tekanan masif dari warganet ini mencuat tepat di tengah panasnya situasi politik usai Gibran menyerahkan surat pengunduran diri resminya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Ironisnya, tepat di hari yang sama, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah berbaris rapi bersiap menggelar rapat paripurna demi menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) khusus untuk mempermasalahkan ijazah Gibran.
Namun, drama di Senayan mendadak antiklimaks. Begitu Gibran memilih mundur, para pengusul HMP langsung keder dan membatalkan agenda paripurna dengan alasan telah kehilangan objek dan relevansi. Pembatalan sepihak inilah yang kemudian memicu kecaman luas, memperkuat dugaan publik bahwa manuver dewan selama ini sarat akan kepentingan politis semata, bukan murni demi penegakan transparansi.
Meskipun secara formal proses politik terkait polemic tersebut telah surut di parlemen, “api” desakan publik kini justru berbalik menghujam jantung Senayan.
Meski tuntutan ini masih bergulir sebagai gelombang tekanan di ruang digital dan belum bermuara pada mekanisme resmi, ia menjadi sinyal darurat bagi para penghuni parlemen. Rakyat tidak lagi bisa dibodohi oleh standar ganda: transparansi mutlak berlaku untuk semua pejabat negara, tanpa pandang bulu, dari istana hingga kursi dewan.
