KABUPATEN TANGERANG – Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, terkait anggaran pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug menuai kritik keras. Aktivis Kabupaten Tangerang, Ansyah Sandy, menilai pernyataan Kadinkes yang menyebut adanya anggaran pembongkaran di dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Kesehatan dan BPKAD, justru memperlihatkan lemahnya penguasaan terhadap persoalan anggaran dan pengelolaan aset daerah. 
Menurut Ansyah, pernyataan tersebut menjadi blunder ketika Hendra kemudian mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti anggaran yang disebut berada di BPKAD dan hanya menyampaikan perkiraan.
“Kalau seorang kepala dinas berbicara soal anggaran di dua OPD, seharusnya dia menguasai data dan dasar pernyataannya. Jangan sampai pejabat sekelas kepala dinas menyampaikan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ini bukan persoalan sepele, karena menyangkut uang rakyat dan pengelolaan aset daerah,” tegas Ansyah.
Ia menilai, persoalan pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug tidak boleh dijelaskan secara serampangan. Sebab, dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Puskesmas Curug, terdapat item pekerjaan bongkaran dan penebangan pohon dengan bobot 2,2593 persen.
Di sisi lain, BPKAD Kabupaten Tangerang melalui Kepala Bidang Aset, Aron, menyatakan tidak menganggarkan biaya pelaksanaan pembongkaran. BPKAD, menurut Aron, menjalankan mekanisme pengelolaan dan pelelangan aset bangunan yang menghasilkan sekitar Rp41 juta untuk disetorkan ke kas daerah.
“Ini yang harus dijelaskan. Kalau dalam RAB sudah ada pekerjaan bongkaran, lalu BPKAD juga memproses pelelangan aset bangunan, apa sebenarnya objek dan ruang lingkup masing-masing kegiatan? Jangan sampai publik dibuat bingung oleh keterangan yang saling bertolak belakang,” ujar Ansyah.
Ansyah juga mengingatkan bahwa pembongkaran bangunan yang berstatus Barang Milik Daerah (BMD) bukan pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa prosedur. Ia merujuk pada ketentuan pengelolaan BMD, termasuk Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Menurutnya, proses pembongkaran dan penghapusan aset harus memiliki dasar administrasi yang jelas, termasuk penilaian aset, persetujuan penghapusan sesuai kewenangan, serta mekanisme pemindahtanganan atau pelelangan apabila material hasil bongkaran masih memiliki nilai ekonomis.
“Jangan hanya bicara pekerjaan fisik, tetapi abaikan status hukumnya. Sebelum pekerjaan berjalan, aset harus jelas statusnya, prosedur penghapusannya harus jelas, dan siapa yang bertanggung jawab juga harus jelas. Jangan sampai pekerjaan sudah masuk paket pengadaan, tetapi urusan asetnya belum tuntas,” katanya.
Lebih jauh, Ansyah mempertanyakan kesiapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam memahami aspek teknis dan administrasi pekerjaan tersebut. Ia meminta agar kompetensi dan kewenangan PPK yang menangani proyek pembangunan Puskesmas Curug ikut diperiksa, terutama dalam memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, RAB, kontrak, dan status aset yang menjadi objek pekerjaan.
“PPK itu jangan hanya menjadi formalitas tanda tangan dokumen. Dia harus paham apa yang direncanakan, apa yang dilelang, apa yang dikontrakkan, dan apa yang menjadi tanggung jawab penyedia. Kalau item pembongkaran sudah masuk RAB, harus jelas siapa yang mengerjakan dan bagaimana hubungannya dengan proses penghapusan aset. Jangan sampai ada pekerjaan yang dibayar tanpa kejelasan objek dan dasar hukumnya,” tegasnya.
Ansyah mendesak Dinas Kesehatan dan BPKAD Kabupaten Tangerang membuka dokumen terkait, mulai dari RAB terperinci, kontrak pekerjaan, dokumen penilaian aset, persetujuan penghapusan, hingga berita acara pelelangan dan penyerahan lokasi.
Baginya, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan saling melempar penjelasan antar-OPD. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai ketika publik bertanya, jawabannya hanya perkiraan. Anggaran daerah bukan ruang untuk berasumsi. Kalau memang semuanya benar dan prosedurnya sudah ditempuh, buka dokumennya. Sederhana saja, tunjukkan dasar anggarannya, tunjukkan status asetnya, dan jelaskan siapa yang bertanggung jawab,” tandas Ansyah.
Ia menegaskan, transparansi diperlukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih pembiayaan maupun persoalan administrasi dalam pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
“Puskesmas dibangun untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai proyek yang seharusnya meningkatkan pelayanan kesehatan justru menyisakan tanda tanya soal anggaran dan pengelolaan aset. Pemerintah harus berani menjelaskan secara terbuka,” pungkasnya.
