JAKARTA — Rencana MPR RI menggelar sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 menuai sorotan dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Ia menilai tenggat waktu pengajuan calon Wapres berpotensi menyalahi ketentuan hari kerja dan membuka peluang sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sorotan tersebut disampaikan Denny merespons rencana pengajuan dua nama calon Wapres oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026. Menurut analisis Denny, tenggat tersebut keliru jika diukur berdasarkan ketentuan 14 hari kerja sebelum sidang paripurna.
”25 November (2026) itu adalah 14 hari kalender. Bukan hari kerja. Jadi salah,” ujar Denny melalui kanal YouTube pribadinya, @dennyindrayana99, pada Jumat (20/11/2026).
Dalam penjelasannya, Denny merujuk pada perbedaan definisi antara “hari kalender” dan “hari kerja” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 1 Angka 22 Tata Tertib MPR.
Berdasarkan penghitungan mundur versi Denny dari rencana tanggal sidang 9 Desember 2026, tenggat pengajuan seharusnya jatuh lebih awal. “Maka jika sidang (MPR) dilaksanakan 9 Desember (2026), coba hitung paling lambat 14 harinya kapan? Satu hari sebelumnya tanggal 8. Dua hari sebelumnya tanggal 7. Dengan menghilangkan Sabtu-Minggu, maka paling lambat harinya itu diusulkan harusnya presiden di tanggal 19 November (2026) kemarin. Kamis kemarin itu ini paling lambat presiden Prabowo mengusulkan dua nama calon wakil presiden ke MPR,” kata Denny.
Denny berpandangan bahwa persoalan penentuan hari tampak sederhana, namun menurutnya dapat berdampak serius secara ketatanegaraan apabila dipersoalkan di jalur hukum.
”Maka konsekuensinya kalau digugat ke PTUN, karena salah secara prosedur, wakil presiden yang nanti terpilih dapat dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi ini hal yang simpel, sederhana, tetapi tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang kelihatannya mengingatkan, dan kalau tetap dilanggar, konsekuensi ketatanegaraannya serius,” ujar Denny.
Sebagai saran agar potensi sengketa prosedural dapat dihindari, Denny mengusulkan agar jadwal sidang paripurna MPR ditinjau ulang menyesuaikan batas 14 hari kerja, selama tetap berada dalam batas waktu konstitusional paling lambat 60 hari.
”Karena itu solusinya, maka ya apa boleh buat? Sidang paripurna MPR-nya diundur, menyesuaikan dengan jangan sampai melanggar waktu 14 hari kerja,” tuturnya.
”Berarti bukan di tanggal 9 Desember. Kapan? Ya kapan presiden mengusulkan dua nama, dihitung 14 hari kerjanya jatuh pada hari apa. Sepanjang tidak melebihi batas waktu selambat-lambatnya 60 hari yang ditetapkan oleh undang-undang dasar,” tambahnya.
Fakta & Latar Belakang Pemilihan Wapres RI di MPR
Kekosongan jabatan Wapres: Jabatan Wakil Presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada MPR RI di Kompleks Parlemen dan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis (12/11/2026).
Batas waktu konstitusi: Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Usulan dua nama calon: Wapres pengganti dipilih dari dua nama calon yang diusulkan Presiden, dengan jadwal penyerahan yang direncanakan paling lambat Rabu (25/11/2026).
Penetapan jadwal dan surat resmi: Pimpinan MPR sebelumnya menggelar rapat gabungan fraksi dan kelompok DPD untuk menetapkan batas waktu serta jadwal pemilihan, lalu mengirimkan surat resmi kepada Presiden terkait jadwal sidang dan persyaratan administratif calon Wapres pada Jumat (13/11/2026).
Ketentuan 14 hari: Berdasarkan tata tertib yang disepakati, Presiden menyerahkan dua nama calon Wapres beserta dokumen persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Perubahan jadwal sidang: Sidang paripurna pemilihan Wapres pengganti Gibran dijadwalkan pada 9 Desember 2026, setelah sebelumnya direncanakan pada 2 Desember 2026 dan disesuaikan atas permintaan Presiden Prabowo terkait agenda kenegaraan, termasuk kunjungan luar negeri untuk menghadiri KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shanghai.
Agenda sidang paripurna: Pelaksanaan sidang mencakup pemungutan suara, pengesahan ketetapan MPR, serta pengucapan sumpah dan pelantikan Wapres terpilih.












