Jakarta – Panggung politik nasional mendadak memanas setelah kursi Wakil Presiden RI resmi kosong. Partai Gerindra pun langsung memberi sinyal bahwa sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka akan datang dari barisan partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengingatkan semua pihak untuk tidak berandai-andai di luar rel hukum. Ia meminta publik dan elite politik mencermati aturan main yang sudah tertulis jelas dalam konstitusi terkait pengisian kekosongan kursi RI-2.
”Anda baca ya konstitusi ya, sudah ada aturan,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Aturan yang disinggung Habiburokhman mengacu pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam aturan tersebut, Presiden berhak mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya.
Menurut Habiburokhman, posisi orang nomor dua di Indonesia ini tidak boleh dibiarkan menganggur terlalu lama. Terlebih, banyak agenda kenegaraan yang membutuhkan peran aktif seorang wakil presiden.
”Jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan. Ya, walaupun tenggat waktunya 60 hari, tapi sebenarnya enggak boleh terlalu lama,” katanya.
Ia pun menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai krusialnya peran seorang pendamping kepala negara. “Karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan fakta konstitusionalnya ya, jabatan wapres kan bukan sekadar ban serep,” tandas Habiburokhman.
Kilas Balik Pengunduran Diri Gibran
Bursa calon pengganti ini mencuat tepat sehari setelah Gibran Rakabuming Raka mengejutkan publik dengan pernyataan mundur dari jabatannya melalui tayangan kanal YouTube Wakil Presiden RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam video tersebut, Gibran menepis spekulasi bahwa keputusannya melepas jabatan dipicu oleh polemik ijazah yang sempat menerpanya. Ia menegaskan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan ke pengadilan.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” tegas Gibran.
Gibran menyebut langkah mundur ini diambil dengan kesadaran penuh demi kepentingan bangsa serta kelancaran roda pemerintahan. Ia juga berharap polemik administrasi serupa tidak terulang di masa depan agar demokrasi dan birokrasi negara dapat memberikan kepastian yang lebih baik bagi masyarakat.
”Oleh sebab itu, hari ini 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat,” ucapnya.
Bola Panas Kini di Tangan Prabowo dan MPR
Secara administratif, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan lembaganya langsung bergerak memproses kekosongan jabatan tersebut sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Sesuai mekanisme, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang pemilihan wakil presiden dari dua kandidat yang diajukan oleh Presiden.
Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki tenggat waktu paling lambat 14 hari sejak menerima surat dari MPR untuk menyetor dua nama calon. Sebagai langkah awal, MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) guna menyusun jadwal sidang paripurna dan membentuk tim verifikasi calon.
Kini, tarik-menarik kepentingan di internal koalisi pendukung pemerintah diprediksi bakal menguat. Penentuan dua nama yang akan disodorkan Prabowo ke Senayan bukan sekadar urusan mencari pendamping kerja di kabinet, melainkan juga menjadi barometer baru peta pembagian kekuasaan antarpartai koalisi menjelang kontestasi Pilpres 2029.
