JAKARTA — Jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan dunia internasional. Baru-baru ini, media asing terkemuka The Economist menerbitkan ulasan kritis yang menyoroti tantangan demokrasi serta stabilitas ekonomi di Indonesia.
Dalam laporan tersebut, media internasional itu menyoroti kekhawatiran sebagian pihak mengenai gaya kepemimpinan yang dinilai minim toleransi terhadap perbedaan pendapat. Mereka menggarisbawahi bagaimana gelombang protes atau kritik masyarakat kadang direspons dengan narasi keras, yang memicu kekhawatiran atas kebebasan sipil dan kemunduran kualitas demokrasi (democratic backsliding).
Tak hanya di sektor politik, The Economist juga menyoroti kebijakan fiskal Indonesia. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala besar dikritik karena dianggap berpotensi mengabaikan prinsip kedisiplinan fiskal dan dapat membebani anggaran negara dalam jangka panjang.
Kombinasi antara pendekatan politik yang dinilai sentralistik dan kebijakan ekonomi ekspansif ini membuat beberapa pengamat internasional mempertanyakan komitmen jangka panjang dalam menjaga stabilitas makroekonomi yang telah dibangun selama ini.
Pemerintah Pastikan Anggaran Aman dan Tetap Demokratis
Menanggapi berbagai sorotan dan kekhawatiran tersebut, pihak pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kekhawatiran itu tidak beralasan. Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonominya memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak akan merusak disiplin fiskal atau menjebol batas defisit APBN sebesar 3%.
Pemerintah menjelaskan bahwa anggaran program tersebut didapat dari hasil efisiensi besar-besaran, pemangkasan kegiatan yang tidak produktif, serta penutupan kebocoran anggaran di berbagai lini penegakan hukum dan birokrasi.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan tetap berkomitmen menjaga pilar-pilar demokrasi dan stabilitas politik nasional, seraya fokus pada penguatan ekonomi masyarakat bawah demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
