Bandung barat – Minggu 19 Juli 2026, Pasca dilakukannya sidak perusahaan perusahaan pabrik kapur di cipatat oleh Gubernur Jawabarat kini ramai dikalangan masyarakat akan informasi ketenagakerjaan yang sangat ironi ditengah tengah kabupaten yang menjadi penyangga ibu kota baik provinsi maupun nasional seharusnya masyarakat pekerja nya sudah sejahtera dengan adanya peraturan pengupahan minimum kabupaten/kota (UMK). 
Kiki permana saputra selaku Ketua DPC K SPSI Merangkap jabat sebagai Ketua PC FSP RTMM-SPSI KBB Dihubungi melalui telepon seluler oleh awak media dan Membenarkan dengan apa yang sedang ramai di perbincangkan baik dimedia sosial, media elektronik dan cetak maupun televisi perihal temuan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan pengusaha tambang kapur terhadap pekerja di Bandungbarat yang sepekan lalu kena sidak langsung Gubernur Jawa Barat dan ditemukannya hal-hal yang sangat membuat kita prihatin tentunya. Disaat setiap tahun nya Serikat Pekerja/Buruh selalu menyuarakan kenaikan Upah serta peningkatan kesejahteraan pekerja. di Bandung Barat sendiri ternyata masih banyak oknum-oknum yang tidak patuh terhadap regulasi norma ketenagakerjaan.
Saya mendukung Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, baik secara pribadi maupun atas nama organisasi Serikat pekerja. Agar pemerintah menindak tegas pelaku usaha yang tidak disiplin dan bertindak se enaknya (mengeksploitasi pekerja & lingkungan tanpa keadilan dan keseimbangan) 
Namun perlu diluruskan dan diketahui yang sedang ramai sa’at ini, dipastikan 100% Bukan anggota Serikat pekerja yang tergabung di DPC K SPSI KBB.
Perlu di ketahui sebagai bagian informasi, di Bandung barat sendiri terdapat belasan Serikat Pekerja & Serikat Buruh baik itu Pimpinan Cabang tingkat Federasi maupun Konfederasi diantaranya :
1. Serikat Pekerja Konfederasi SPSI Bandung Barat (DPC K SPSI KBB)
2. Serikat pekerja Federasi SPSI Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (PC FSP RTMM-SPSI KBB)
3. Serikat pekerja Federasi SPSI Parawisata dan Ekonomi Kreatif (PC FSP PAREKRAFT SPSI KBB)
4. Serikat pekerja Federasi SPSI Transportasi Indonesia (PC FSP SPTI SPSI KBB)
5. Serikat pekerja Federasi SPSI Kimia Energi Pertambangan (PC FSP KEP SPSI KBB) Pimpinan Dedi Sudrajat (MJH)
6. Serikat pekerja Federasi SPSI Kimia Energi Pertambangan (PC FSP KEP SPSI KBB) Pimpinan R Abdulah (AGN)
7. Serikat pekerja Federasi SPSI Logam Elektro Mesin (DPC FSP LEM SPSI KBB)
8. Serikat pekerja Federasi SPSI Tekstil Sandang dan Kulit (PC FSP TSK SPSI KBB)
9. Serikat pekerja Federasi SPSI Perkayuan dan hasil kehuatanan (PC FSP KAHUT SPSI KBB)
10. Serikat pekerja KSPI FSPMI (KC FSPMI KBB)
11. Serikat pekerja KSPI SPN (DPC SPN KBB)
12. Serikat Buruh GOBSI (DPC GOBSI KBB)
13. Serikat Buruh SBSI 92 (DPC SBSI92 KBB)
14. Serikat Buruh SARBUMUSI
15. Serikat Pekerja KSPN
Belum Serikat Pekerja/Buruh Mandiri lainnya yang terdapat di tingkat perusahaan-perusahaan.
Untuk yang tergabung dan berafiliasi ke DPC K SPSI KBB diantaranya urutan 1-5 diatas jadi sangat mudah mengidentifikasi keanggotaan nya tinggal cek pekerja di perusahaan tersebut tergabung ke Federasi Serikat Pekerja yang mana.
Memang dengan viral nya pemberitaan tersebut dimedia sosial tentu menjadi Preseden buruk bagi citra serta marwah Serikat Pekerja/Buruh itu sendiri khususnya di Bandung barat. Seperti “Percuma ada Serikat pekerja nya tetapi pekerja nya tidak terlindungi kan kurang lebihnya seperti itu…? Ungkap kiki
Padahal sering juga kami menyampaikan aspirasi aspirasi kepada pemerintah daerah baik itu Pemerintah Legislatif (DPRD) maupun Eksekutif (PEMKAB) silahkan di Cek di portal portal pemberitaan baik di media online maupun cetak. Dari mulai aspirasi stop perbudakan manusia gaya modern, perdagangan tenaga manusia terselubung berkedok yayasan dll. Dan itu saya sampaikan baik di forum resmi seperti LKS tripartite maupun momen Mayday serta Audensi dengan pemerintah di Bandung Barat.
Di Bandung Barat sendiri sebenarnya harus di akui masih banyak perusahaan perusahaan yang tidak melaksanakan aturan normatip dalam hal pengupahan dibawah UMK (Upah murah) Serta Jaminan Sosial baik Kesehatan maupun ketenagakerjaan, Bukan hanya di sektor yang sedang viral saat ini (sektor tambang) melainkan di berbagai sektor lainnya ada juga. Tetapi anehnya itu seakan dan terasa dibiarkan menjamur tanpa adanya tindakan nyata dari pemerintah.
Ketika sekarang viral karena sepekan yang lalunGubernur Jawa Barat sidak dan menemukan secara langsung, Jujur saja saya atas nama pribadi maupun organisasi mengucapkan Terimakasih dan apresiasi bahkan mendukung supaya kedzaliman tersebut dapat di tindak secara nyata tegas tanpa pandang bulu dan tuntas sampai ke akar-akar nya. Harus sampai selesai sampai ada tindakan hukum yang pasti bagi pelaku pelanggaran nya. Sehingga masyarakat khususnya pekerja di Jawa Barat dapat terlindungi hak-hak sebagai pekerja kedepan nya.
Harapan saya jangan hanya viral dikonten media sosial tetapi Gubernur juga dapat mengevaluasi kinerja pemerintahannya (Dinas tenaga kerja, Dinas lingkungan hidup, Dinas Perindustrian perdagangan, Dinas kesehatan, Dinas sosial serta Dinas Dinas lainnya yang ada korelasinya dengan hal tersebut)
baik itu tingkat Provinsi maupun Kabupaten terkait. Agar meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik dalam hal pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat nya.
