MOROWALI, SULTENG – Diskursus publik yang membandingkan anggaran pengadaan videotron Rp3,2 miliar dengan alokasi perbaikan rumah layak huni di wilayah kepulauan Morowali membuka ruang diskusi mengenai skema kolaborasi pembiayaan pembangunan daerah.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kabupaten Morowali Albakarah Firmansyah kepada awak media Senin (16/11/2026) mengatakan sebagai kabupaten yang menaungi aktivitas industri berskala besar, Pemkab Morowali memiliki peluang strategis untuk mengoptimalkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) dalam mendukung penyediaan fasilitas informasi publik di titik-titik keramaian lainnya.
Ditambahkan Albakarah melalui skema kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha, kebutuhan sarana komunikasi publik di kawasan industri dapat didukung melalui kontribusi CSR perusahaan, sehingga porsi APBD dapat lebih difokuskan pada pemenuhan infrastruktur dasar dan pengentasan kawasan kumuh.
” Jadi sinergi pembiayaan ini menjadi langkah konstruktif untuk menyeimbangkan percepatan modernisasi informasi kota dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat Morowali,” tutupnya.***












