Zonareformasi,Mataram – Persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama bagi Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Dinda Dhamayanti. Ketua Tim Transisi, Adhar Hakim, menegaskan bahwa isu ini menjadi prioritas utama sesuai janji kampanye mereka.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bappeda, dan program penanganan kemiskinan telah dimasukkan dalam anggaran,” ujar Adhar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada September 2024, angka kemiskinan di desa mencapai 12,21 persen, turun hanya 0,74 persen dibanding Maret 2024. Sementara di perkotaan, angka kemiskinan turun 1,22 persen menjadi 11,64 persen.
Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, menyebutkan bahwa Pemprov NTB akan fokus pada transformasi ekonomi inklusif, terutama di sektor pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
Setelah pelantikan 6 Februari, seluruh OPD akan bekerja bersama untuk mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan. “Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama agar program ini tepat sasaran,” tegas Adhar.
Data kemiskinan terus diperbarui agar penyaluran bantuan lebih efektif. Pemprov juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar program ini berjalan optimal. (IB)
