MOROWALI,SULTENG – Program pemberdayaan kepada masyarakat yang digembar-gemborkan oleh pihak perusahaan ternyata hanyalah isapan jempol belaka bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkar tambang.
Salah satunya PT BTIIG perusahaan tambang Nikel yang berlokasi di Kecamatan Bungku Barat yang selalu di demo oleh masyarakat setempat karena belum juga memberikan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar lingkar tambang.
Dimana, beberapa hari ini puluhan warga masyarakat dari dua Desa yakni Desa Tondo dan Desa Topogaro yang mengatasnamakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) melakukan demonstrasi karena belum juga mendapatkan pekerjaan dari perusahaan PT Laju Mineral Utama (LMU) sebagai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang dikuasakan oleh PT BTIIG sebagai pemilik kawasan.
Salah satu warga Alif kepada media ini Ahad (15/12/2024) mengatakan bahwa dirinya bersama masyarakat lainnya sudah mengurus dokumen Koperasi agar bisa diterima oleh perusahaan untuk dipekerjakan menjadi karyawan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan PT BTIIG yang dikelola oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT Laju Mineral Utama (LMU) tersebut.
” Kami sudah memiliki dokumen lengkap dan hampir 2 tahun kami memohon kepada pihak perusahaan untuk segera dipekerjakan sebagai karyawan menjadi buruh kasar di pelabuhan, akan tetapi sampai saat ini pihak perusahaan belum juga menerima kami,” Kata Alif.
Dijelaskan Alif bahkan mereka sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan melalui Kantor Syahbandar Bungku akan tetapi rekomendasi tersebut hanya sebatas rekomendasi dan tidak diindahkan oleh perusahaan.
“Kami sudah meminta kepada perusahaan agar kami masyarakat sekitar ini diberdayakan menjadi karyawan atau buruh kasar di pelabuhan milik perusahaan dan bahkan kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Syahbandar Bungku akan tetapi pihak perusahaan belum juga menerima kami sebagai karyawan ada apa ini sebenarnya,” Ujar Alif.
Ditambahkan Alif hari ini tanggal 15 Desember 2024 mereka sudah bertemu langsung dengan Pj Bupati Morowali agar diberikan waktu untuk dilakukan mediasi dengan pihak perusahaan terkait masalah tersebut.
” Kami sudah berjumpa langsung dengan orang nomor 1 di Morowali dan jawaban beliau akan dilakukan pertemuan dulu antara pemerintah dengan pihak perusahaan terkait masalah yang terjadi ditengah masyarakat sekitar lingkar tambang,” tutup Alif.
Sementara itu Humas PT BTIIG saat dikonfirmasi via WhatsApp hingga berita ini terbit belum juga memberikan penjelasan terkait masalah tersebut.(Redaksi)
