Palembang – Guna memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah taktis dalam merespons dinamika pasokan energi di daerah. Gubernur Sumsel secara tegas menuntut komitmen penuh dari pihak korporasi energi untuk menjaga stabilitas ketersediaan bahan bakar.
Palembang — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil sikap proaktif dalam mengurai kemelut yang kerap dikeluhkan pengendara di berbagai wilayah. Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, secara tegas meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk menjaga konsistensi dan rasionalitas distribusi BBM bersubsidi hingga penghujung tahun 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai instrumen mitigasi utama guna mengantisipasi eskalasi antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kerap meresahkan masyarakat sekaligus mengganggu kelancaran arus lalu lintas regional.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gubernur usai memimpin Rapat Koordinasi Intensif terkait Penyelesaian Permasalahan Antrean Pengisian Bahan Bakar Bersubsidi di SPBU dalam Wilayah Provinsi Sumsel. Pertemuan krusial yang berlangsung di Griya Agung pada Selasa (8/9/2026) ini dirancang sebagai forum koordinasi lintas instansi untuk membedah akar permasalahan kelangkaan temporer serta merumuskan formula penyelesaian jangka pendek dan menengah.
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan strategis dari berbagai sektor esensial, antara lain:
PT Pertamina Patra Niaga: Diwakili oleh jajaran Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) guna memaparkan proyeksi ketersediaan stok riil di lapangan.
BPH Migas: Hadir memberikan regulasi pengawasan serta evaluasi kuota lintas wilayah kabupaten/kota di Sumsel.
Kepolisian Daerah Sumsel: Dilibatkan secara aktif untuk memperkuat aspek pengawasan distribusi serta penegakan hukum terhadap potensi penyalahgunaan atau penyelewengan BBM bersubsidi.
Dinas Perhubungan Sumsel: Berperan dalam memetakan titik-titik rawan kemacetan akibat antrean kendaraan di akses masuk SPBU agar tidak berdampak buruk pada mobilitas publik secara keseluruhan.
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru tidak sekadar menekankan pentingnya manajemen distribusi yang cerdas dan transparan, melainkan juga menyiapkan skenario intervensi lanjutan yang lebih agresif. Ia menyatakan kesiapan penuh untuk melayangkan permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi secara resmi kepada pemerintah pusat apabila proyeksi kebutuhan riil masyarakat menunjukkan lonjakan tajam menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
”Stabilitas pasokan energi adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Kita tidak ingin aktivitas warga, pelaku usaha kecil, hingga sektor transportasi terhambat hanya karena persoalan manajemen distribusi yang kurang optimal. Pertamina harus memastikan distribusi berjalan rasional dan tepat sasaran. Jika kuota yang ada terindikasi tidak mencukupi hingga akhir tahun, kita tidak akan ragu untuk memperjuangkan tambahan kuota langsung ke tingkat pusat demi kepentingan rakyat Sumsel,” tegas Herman Deru.
Melalui sinergi kolaboratif lintas sektoral ini, Pemprov Sumsel bersama aparat penegak hukum dan pihak Pertamina berkomitmen untuk memperketat pengawasan operasional SPBU. Pengawasan terpadu ini diharapkan mampu menutup celah bagi praktik-praktik kecurangan, seperti pembelian berulang menggunakan modifikasi kendaraan atau penimbunan ilegal, sehingga ketenangan dan keteraturan di ruang publik dapat segera pulih secara permanen.
