PANGANDARAN — Manajemen PT Prabu Niskala Dewata selaku perusahaan penyedia jasa outsourcing (alih daya) di lingkungan RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran diguncang sorotan tajam. Alih-alih menjamin kesejahteraan, perusahaan ini justru tega mempermainkan hak-hak dasar puluhan pekerja cleaning service yang menjadi tulang punggung kebersihan rumah sakit. 
Persoalan yang mencuat bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan bentuk pengabaian sistematis terhadap hak normatif buruh. Mulai dari tunggakan dan keterlambatan pembayaran gaji yang kerap molor hingga pertengahan bulan, pemotongan upah sepihak untuk pengadaan seragam dan sepatu, hingga ketidakpastian Tunjangan Hari Raya (THR) yang hingga kini tidak jelas rimbanya. Demikian hal tersebut terungkap sebagaimana dikutip dari baraknews.com.
Gaji Ditunggak dan Dicicil, Perusahaan Lepas Tangan?
Bagi para pekerja, upah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan napas hidup bagi keluarga mereka di rumah. Namun, apa yang dilakukan PT Prabu Niskala Dewata justru jauh dari prinsip keadilan sosial. Berdasarkan informasi yang dihimpun baraknews.com, keterlambatan gaji sudah menjadi penyakit kronis yang terus berulang.
Bukannya dibayar tepat waktu, para pekerja justru kerap harus mengelus dada karena gaji mereka baru dicairkan di pertengahan bulan—bahkan mirisnya, pernah dibayar secara dicicil.
“Bukan soal besar atau kecilnya uang, tapi kalau pembayaran gaji rutin, kami bisa mengatur kebutuhan. Ketika tersendat dan dicicil, hancur sudah keuangan keluarga kami,” ungkap salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di lingkungan RSUD Pandega, Selasa (10/11/2026).
Situasi ini membuktikan bahwa manajemen PT Prabu Niskala Dewata gagal memahami esensi hubungan industrial yang sehat. Upah adalah hak mutlak pekerja yang dilindungi undang-undang, bukan belas kasihan atau kemurahan hati perusahaan yang bisa dibayar kapan saja.
Akal-akalan Potongan Seragam dan Ketidakpastian THR
Borok PT Prabu Niskala Dewata semakin terbongkar tatkala para pekerja mengungkap adanya pemotongan gaji untuk pengadaan seragam, sepatu, dan perlengkapan kerja.
Logika bisnis apa yang membebankan biaya operasional dan atribut kerja kepada pekerja kecil yang gajinya saja pas-pasan? Jika pemotongan ini dilakukan tanpa dasar hukum dan persetujuan yang sah, tindakan tersebut sudah mengarah pada dugaan penahanan atau pemotongan upah secara melawan hukum. Pekerja dipaksa menanggung biaya atribut yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh penyedia jasa.
Tak berhenti di situ, nasib THR para pekerja juga berada di ambang ketidakpastian. Perusahaan terkesan bungkam dan bermain-main dengan regulasi yang jelas-jelas sudah diatur negara.
Padahal, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 secara tegas mewajibkan pembayaran THR bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan. Terlebih lagi, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 telah menginstruksikan dengan tegas bahwa THR wajib dibayarkan penuh secara utuh, tidak dicicil, dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Lantas, di mana tanggung jawab moral dan hukum PT Prabu Niskala Dewata?
Puncak Kemarahan: Ancam Mogok Kerja Massal
Akumulasi dari penindasan terselubung ini akhirnya memicu letupan kemarahan. Sebanyak kurang lebih 60 pekerja cleaning service sempat merencanakan aksi mogok kerja massal pada Rabu (11/11/2026) sebagai bentuk protes atas arogansi manajemen.
Langkah ini bukanlah tindakan anarkis, melainkan jeritan murni buruh yang hak-haknya diinjak-injak. Berdasarkan Pasal 137 dan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan, mogok kerja adalah sah secara hukum manakala perundingan dan pemenuhan hak dasar gagal dipenuhi oleh pemberi kerja.
Manajemen PT Prabu Niskala Dewata dituntut tidak boleh bersembunyi di balik meja dingin kantor mereka. Ruang dialog harus segera dibuka secara transparan: lunasi tunggakan gaji, hentikan segala bentuk pemotongan liar, berikan kepastian THR, dan segera serahkan hak atribut seragam yang hingga kini tak kunjung diterima para pekerja.
RSUD Pandega Jangan Tutup Mata!
Di sisi lain, pihak manajemen RSUD Pandega Pangandaran sebagai pengguna jasa (user) juga tidak boleh cuci tangan. Publik mendesak rumah sakit milik pemerintah daerah ini untuk mengevaluasi ulang kontrak kerja sama dengan PT Prabu Niskala Dewata. Pelayanan publik yang prima tidak boleh dibangun di atas penderitaan dan keringat para pekerja cleaning service yang menjaga kebersihan dan higienitas rumah sakit setiap hari.
Hak normatif bukanlah hadiah yang harus diperjuangkan dengan ancaman mogok kerja, melainkan kewajiban mutlak yang wajib ditunaikan sejak hari pertama keringat pekerja mengalir.
Catatan Redaksi (Dikutip dari baraknews.com): Hingga berita ini ditayangkan, awak media telah berupaya meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada CEO Founder PT Prabu Niskala Dewata (S.R) melalui pesan singkat WhatsApp, namun pihak manajemen memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan apa pun.
