Jakarta – DPR RI tampaknya siap pasang badan untuk berkoordinasi dengan pemerintah guna membahas usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades). Menariknya, usulan ini bukan datang dari keresahan rakyat di warung kopi, melainkan disuarakan langsung dengan penuh semangat oleh Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, para kades yang bakal purna tugas secara bertahap mulai 2027 merasa cemas jika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diselenggarakan dalam waktu dekat, keuangan negara bisa makin “masuk angin” di tengah situasi ekonomi global.
”Terkait kondisi saat ini, ada urgensi dan dampak global yang berpengaruh pada pelaksanaan tahapan Pilkades. Hal itu dirasakan dapat membebani situasi keuangan saat ini…” ujar Dasco usai menerima audiensi Kades AMJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Ketika “Menyelamatkan Keuangan Negara” Berarti “Menjaga Kursi Tetap Hangat”
Di balik narasi mulia efisiensi anggaran dan stabilitas keamanan yang didengungkan oleh Ketua MPO Kades AMJ sekaligus Kades Kasegeran, Saifuddin, terselip sebuah usulan kreatif yang cukup menggelitik.
Bukan sekadar minta jadwal Pilkades digeser, Saifuddin juga menolak jika posisi Penjabat (Pj) Kepala Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Solusinya? Tentu saja dikembalikan kepada sang petahana!
Alasan Utama: Keterbatasan jumlah PNS di daerah.
Solusi “Praktis” Ala Kades: Supaya birokrasi tidak pusing, posisi Pj Kades diusulkan diemban langsung oleh mantan kades atau kades yang sedang menjabat.
Kritik Tipis-tipis:
Alasan menghemat anggaran negara demi rakyat memang selalu terdengar manis. Namun, publik tentu boleh bertanya-tanya: apakah penundaan Pilkades ini murni bentuk empati pada kondisi ekonomi, atau sekadar jurus elegan agar para kades tak perlu repot-repot berkampanye dan cemas menghadapi kotak suara?
Tampaknya, kekhawatiran terbesar para kades bukanlah dompet negara yang menipis, melainkan kekuasaan mereka di desa yang terancam habis.
