Bundaran HI, Jakarta Pusat, mendadak berubah menjadi panggung teater penuh emosi pada Selasa (18/8/2026). Di tengah riuhnya ibu kota, deru mobil komando mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan sejumlah kampus beradu sengit dengan barikade aparat. Suasananya? Panas, tegang, dan penuh letupan protes yang siap meledak kapan saja.
Puncak ketegangan tumpah saat Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, tak kuasa menahan gejolak dadanya. Sambil berurai air mata, ia maju tepat di depan wajah Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E P Hutagalung. Dengan suara bergetar penuh frustrasi, ia melontarkan kalimat yang langsung membungkam udara sekitar: “Bapak dengar saya enggak?!”
Drama Toa Pengeras Suara vs 8 Tuntutan Berat
Usut punya usut, ketegangan ini dipicu oleh perdebatan yang cukup menggelitik namun bikin gregetan: urusan volume sound system!
Alasan Aparat: Polisi meminta mahasiswa mengurangi penggunaan pengeras suara karena dinilai mengganggu ketenangan kawasan perkantoran, sekaligus mengarahkan agar aksi digeser ke Silang Selatan Monas demi kepentingan umum.
Reaksi Mahasiswa: Dengan kepala dingin tapi tajam, mahasiswa mempertanyakan logika tersebut. Bukankah tugas aparat adalah mengatur, bukan melarang penyampaian aspirasi? Mengapa aksi lain tampak bebas bersuara, sementara suara mereka justru dipersulit?
Di balik drama adu argumen soal toa dan volume suara ini, tersimpan delapan tuntutan besar yang jauh lebih penting daripada sekadar bisingnya sound system: mulai dari krisis ekonomi, gurita korupsi, kebijakan pemerintah yang menyimpang, reforma agraria, hingga penyelamatan ruang sipil dari intervensi aparat.
Ketika suara rakyat kecil dan mahasiswa diuji di balik barikade, satu hal yang membuktikan kenyataan: mereka tidak datang untuk mencari keributan, melainkan menuntut kepastian bahwa jeritan mereka benar-benar didengar.
