MOROWALI,SULTENG-Forum Rakyat Bersatu Morowali (FORBES Morowali) menyampaikan sikap kritis terhadap langkah pembongkaran tugu yang berada di kawasan Bundaran Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah.
Ketua Umum Forbes Morowali, Abd. Jamil, menilai bahwa pembongkaran aset daerah yang sebelumnya telah dibangun menggunakan anggaran publik harus memiliki dasar yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut Forbes Morowali, pembangunan tugu Bundaran Bahomohoni bukanlah sebuah proyek dengan nilai kecil. Fasilitas tersebut telah melalui proses pembangunan dan menggunakan anggaran daerah pada masa pemerintahan sebelumnya, yakni pada era Bupati Morowali Bapak Anwar Hafid,Taslim, dan dilanjutkan pada masa Pj. Bupati Morowali Rahmansyah,dan Yusman Mahbub
“Atas dasar apa tugu tersebut dibongkar? Apa urgensinya sehingga aset yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah harus kembali dihilangkan? Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Abd. Jamil.
Forbes Morowali menegaskan bahwa pembangunan daerah harus selalu berorientasi pada asas manfaat dan kebutuhan masyarakat. Di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius, pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan program yang memiliki dampak langsung bagi kehidupan masyarakat.
Beberapa kebutuhan yang masih menjadi perhatian masyarakat di Kecamatan Bungku Tengah di antaranya pembangunan dan perbaikan drainase, pengaspalan jalan lingkar, peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta berbagai infrastruktur dasar lainnya yang masih dinantikan oleh masyarakat.
“Penataan kawasan memang penting, tetapi jangan sampai mengabaikan kebutuhan yang lebih mendesak. Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara efektif, efisien, dan berdasarkan skala prioritas,” tegas Abd. Jamil.
Forbes Morowali meminta Pemerintah Kabupaten Morowali untuk membuka informasi kepada publik terkait:
1. Dasar kajian pembongkaran tugu Bundaran Bahomohoni;
2. Nilai anggaran pembangunan tugu sebelumnya;
3. Nilai anggaran pembongkaran dan rencana pembangunan selanjutnya;
4. Kajian manfaat terhadap masyarakat dari kebijakan tersebut.
Forbes Morowali berharap pemerintah daerah dapat lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan aset dan anggaran daerah, agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan anggaran di tengah masyarakat.
“FORBES Morowali akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial demi memastikan pembangunan di Kabupaten Morowali benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutup Abd. Jamil.***
