MOROWALI, SULTENG – Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, bersama Wakil Bupati Iriane Ilyas, Forum Rakyat Bersatu Morowali (FORBES Morowali) menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Ketua Umum FORBES Morowali, Abd. Jamil, menilai bahwa perjalanan pemerintahan yang telah memasuki tahun ketiga seharusnya sudah mampu memperlihatkan capaian nyata, khususnya dalam memperkuat perekonomian masyarakat, meningkatkan daya beli, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta membenahi tata kelola birokrasi. Namun, kondisi yang dirasakan masyarakat, terutama di Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat ibu kota kabupaten morowali, justru memperlihatkan persoalan ekonomi yang patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurut FORBES Morowali, kondisi pasar-pasar yang semakin sepi, aktivitas perdagangan yang melemah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan aktivitas merupakan gambaran nyata bahwa perputaran ekonomi masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai dinamika ekonomi biasa. Pemerintah daerah harus mampu membaca kondisi riil di tengah masyarakat dan mengambil langkah konkret untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi rakyat.
Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi harus lebih agresif dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Dibutuhkan program pemberdayaan UMKM yang terukur, penguatan pasar tradisional, peningkatan belanja produk lokal, serta kebijakan yang mampu mendorong perputaran uang agar tetap bergerak di tengah masyarakat Morowali.
FORBES Morowali juga menyoroti kondisi birokrasi pemerintahan daerah yang dinilai belum tertata secara optimal. Pembenahan birokrasi seharusnya menjadi salah satu prioritas utama karena efektivitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain itu, FORBES Morowali mempertanyakan efektivitas kehadiran dan intensitas kepemimpinan kepala daerah di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Kegiatan kunjungan ke luar daerah tentu dapat menjadi bagian dari agenda pemerintahan, tetapi jangan sampai mengurangi perhatian terhadap persoalan mendasar yang membutuhkan penyelesaian langsung di daerah sendiri.
Ketua Umum FORBES Morowali, Abd. Jamil, secara tegas menyampaikan:
“Sudah memasuki tahun ketiga kepemimpinan, masyarakat tentu berhak bertanya, apa hasil nyata yang sudah dirasakan? Jangan sampai pemerintahan hanya terlihat aktif dalam agenda seremonial dan aktivitas publikasi, sementara persoalan ekonomi masyarakat, pasar yang semakin sepi, UMKM yang kehilangan geliat, serta lemahnya daya beli justru belum mendapatkan solusi yang serius.”
“Harapan kami, Bupati Morowali harus benar-benar fokus mengurus daerah. Jangan sampai energi dan perhatian pemerintah lebih banyak terserap untuk membangun citra dan berpoles di media sosial, sementara kondisi riil masyarakat di lapangan luput dari perhatian. Media sosial boleh menjadi sarana komunikasi pemerintah, tetapi keberhasilan seorang kepala daerah tidak diukur dari seberapa sering tampil dan dipublikasikan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat.”
“Rakyat tidak membutuhkan sekadar narasi keberhasilan. Rakyat membutuhkan bukti. Mereka ingin melihat pasar kembali ramai, UMKM kembali bergerak, daya beli masyarakat meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, dan birokrasi pemerintahan berjalan dengan baik. Itulah ukuran sederhana dari keberhasilan sebuah pemerintahan.”
Lebih lanjut, Abd. Jamil menegaskan bahwa kritik yang disampaikan FORBES Morowali bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial sebagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap masa depan daerah.
Pemerintah daerah harus berani melakukan evaluasi secara terbuka, mendengar keluhan masyarakat, serta tidak alergi terhadap kritik. Sebab, kritik merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada kepentingan rakyat.
FORBES Morowali meminta Bupati dan Wakil Bupati Morowali agar menjadikan momentum tahun ketiga kepemimpinan sebagai titik evaluasi serius, bukan sekadar melanjutkan rutinitas pemerintahan tanpa terobosan yang berarti.
Jangan sampai Morowali hanya terlihat bergerak dalam pemberitaan dan publikasi, tetapi justru stagnan dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya.
Pada akhirnya, jabatan kepala daerah bukan sekadar kehormatan politik, melainkan amanah besar yang menuntut kehadiran, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan rakyat.
FORBES Morowali akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyuarakan aspirasi masyarakat demi terwujudnya pemerintahan Kabupaten Morowali yang lebih responsif, transparan, berpihak kepada kepentingan rakyat, dan benar-benar menghadirkan kesejahteraan.***
