Mataram – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan daerah yang progresif, KLU sukses memborong tiga penghargaan sekaligus dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB kepada Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T.
Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung khidmat dalam rangkaian acara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang dipusatkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Raihan tiga penghargaan sekaligus ini menjadi bukti nyata atas komitmen dan kerja keras jajaran Pemerintah KLU dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, serta responsif terhadap pelayanan hukum dan perlindungan masyarakat di wilayah KLU.
Prestasi ini mencakup tiga bidang strategis, yaitu reformasi hukum, kekayaan intelektual, dan jaringan dokumentasi hukum, dengan rincian sebagai berikut:
Pertama, Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, di mana KLU berhasil meraih predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026. Penghargaan ini menegaskan komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang taat aturan dan berorientasi pada kepastian hukum.
Kedua, Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara, yang menjadi capaian paling membanggakan bagi perekonomian lokal melalui diterbitkannya Sertifikat Indikasi Geografis (IG) untuk produk Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara.
Sertifikat ini melindungi reputasi, kualitas, dan karakteristik khas kopi robusta yang tumbuh di lereng Gunung Rinjani. Dengan status Indikasi Geografis tersebut, produk kopi unggulan KLU kini memiliki perlindungan hukum nasional serta nilai tambah ekonomi yang signifikan di pasar domestik maupun internasional.
Ketiga, Peringkat I dengan Predikat AA (Istimewa) diraih oleh Pemerintah Daerah Lombok Utara dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025 tingkat wilayah Provinsi NTB, dengan perolehan nilai 89.
Penghargaan ini membuktikan bahwa KLU memiliki sistem pengelolaan regulasi dan informasi hukum terbaik di NTB, yang memudahkan masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah secara transparan dan akuntabel.
