MOROWALI,SULTENG – Terkait dengan adanya isu pengusulan sejumlah pengurus partai politik ganti Pj Bupati yang rame di media sosial itu adalah hak orang , itulah dinamika dalam bernegara silahkan kalau berbicara dalam konteks tahapan dan ketentuan perundang-undangan bahwa pengangkatan PJ di seluruh Indonesia itu diatur dengan ketentuan Permendagri nomor 4 setelah itu diramu-ramu dan ditetapkan yang layak menjadi PJ kemudian di rangking ada tim evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Nah itulah hari ini dirinya diangkat menjadi PJ Bupati Morowali, kemudian nanti setelah menjadi PJ dan siapapun yang menjadi PJ setiap 3 bulan harus pertanggungjawabkan di Kementerian Dalam Negeri dihadapan 15 evaluator yang menjadi Tim Seleksi.
“Alhamdulillah saya sudah dua kali berhadapan dengan Tim Evaluator yang pertama pada saat saya mendampingi Pak Rahmansyah dan yang kedua kalinya saya langsung mempertanggungjawabkan dan alhamdulillah lancar hanya setengah jam dibandingkan dengan kabupaten lain lama , ini semua berkat do’a kita semua Masyarakat Kabupaten Morowali,” Kata Yusman.
Yusman menyebutkan apa yang sedang terjadi haknya orang untuk menilai tapi ada mekanisme yang diatur oleh negara ini terkait dengan isu beberapa pengurus partai politik yang membuat pernyataan untuk pengusulan pergantian PJ Bupati.
“Saya sebagai Pj Bupati meluruskan persoalan ini, Kenapa harus diganti PJ adalah terkait banyaknya perkara sengketa Pilkada di MK termasuk Kabupaten Morowali, Pilkada seluruh Indonesia sudah diatur dengan ketentuan-ketentuan bahwa Kabupaten Morowali yang turut melaksanakan Pilkada pemerintah daerah memfasilitasi menyiapkan anggaran kerjasama dengan DPRD menentukan anggaran sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 dan APBD perubahan dianggarkan Tahun 2024 anggaran difull kan,” Ujar Yusman.
Menurut Yusman Pemerintah hanya menyiapkan anggaran sebagai penyelenggara dan pengguna anggaran Pilkada adalah KPU yang awasi adalah Bawaslu yang amankan adalah TNI dan Polri dan seluruh perangkat-perangkat pengawasan yang ada mengawasi Pilkada Morowali.
“Anggarannya sudah jelas dan yang tanda tangani dana hibah Bapak Rahmansyah Ismail dan semuanya itu sudah disepakati DPRD hari ini muncul isu harus ganti PJ karena banyak sengketa ,apa hubungan PJ dengan sengketa pilkada yang bersengketa adalah penyelenggara, kontestan semua Tim Sukses semua itu yang bersengketa dan arah sengketa ini sebenarnya semua kasus Pilkada di Indonesia itu muaranya adalah di MK , Jadi apa yang dituduhkan di isu-isu itu bahwa PJ Bupati Morowali harus diganti karena sengketa Pilkada menurut saya itu sangat keliru,” Jelas Yusman.
Dikatakan Yusman permintaan ganti Pj juga terkait adanya isu yang katanya bahwa Pj bermain mata dengan Paslon lain pada saat pilkada Morowali.
” Ada juga isu PJ Morowali harus diganti karena bermain mata dengan calon lain , sejak kapan saya bermain mata dengan calon lain itu semua tidak benar, semua Camat semua kepala Desa tidak ada satupun yang saya sampaikan kau pilih paslon ini enggak ada termasuk anak-anak saya.Saya bilang pilih pakai hati , Saya sadari bahwa PJ diangkat oleh menteri dalam negeri atau Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri,” Ujar Yusman.
Ditambahkan Yusman , ada juga isu terkait dana Pilkada yang harusnya dievaluasi adalah KPU bukan PJ Bupati, karena PJ Bupati tidak pernah pakai dananya dan tuduhan itu adalah salah alamat.
“Saya sebagai Pj Bupati hari ini harus meluruskan semua itu ,bahwa yang harus dikoreksi itu bukan Pj tapi penyelenggara jadi salah alamat dan tuduhan itu tidak benar, Mari kita sampaikan kepada masyarakat yang benar-benar saja jangan yang abu-abu , Semua ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan dihadapan Tuhan, Alloh SWT,” tutup Yusman.(Redaksi)
