Uncategorized

Ketua LSM Gerhana Indonesia Menyayangkan Pemilihan RW Di Perum Bumi Indah Diduga Abaikan Perbup 7 Tahun 2021

27
×

Ketua LSM Gerhana Indonesia Menyayangkan Pemilihan RW Di Perum Bumi Indah Diduga Abaikan Perbup 7 Tahun 2021

Sebarkan artikel ini

Tangerang – Berdemokrasi adalah hak semua warga negara indonesia , karenanya hal tersebut sudah di atur di dalam ketentuan undang-undang di negara Indonesia , namun harus ada tata cara dan kelola yang harus di laksanakan dalam menyelenggarakan pemilu mulai dari tingkat yang lebih tinggi sampai ke masyarakat/ warga agar pemilihan berjalan sesuai kaidahnya ,Senin 27 / Mei 2024.

Ketua LSM Gerhana Indonesia Inuar Gumay.SH angkat bicara

Perihal tersebut diatas sayangnya tidak berlaku di prumahan bumi indah kelurahan kuta jaya kecamatan pasar kemis Kabupaten Tangerang, seperti dilansir awak media kepada masyarakat kemarin ,

pemilihan RW 06 Perumahan Bumi Indah Kutajaya telah melanggar Perbub nomor 7 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa,

Yang menjadi kontestan peserta Calon RW adalah orang yang sudah menjabat RW selama 2 peruode . Ada apa dengan jabatan RW ? .

Menurut warga peraturan ini sudah ada yang menanyakan sebelumnya kepada lurah 2 hari sebelum terjadinya pemilihan ketua RW yang di nilai sangat Bar- bar tersebut ,

namun tidak hiraukan oleh Lurah atau pemerintah desa , dengan sikap lurah seperti ini menimbulkan kecurigan dan keresahan bagi warga karena pemilihan ketua RW 06 bumi indah kutajaya terkesan dipaksakan . Sementara ada juga sebagian warga yang kecewa karena mendapat tekanan dari salah satu calon yang menginginkan untuk tiga periode perihal ini sangat,

tidak berdemokrasi , seharusnya pemilihan dilakukan dengan cara yang jurdil bukan dengan cara preman .

Ada apa jabatan RW ? Sehingga demi untuk mendapat jabatan tersebut semua aturan harus ditabrak dan di kangkangi.

Menurut Perbub nomor 7 Tahun 2021 Pasal 41 ayat 1.2. dan 3 yang pada intinya masa jabatan ketua RW/RT adalah 5 Tahun dan hanya dapat jalankan untuk 2 masa periode

Jika melihat permasalahan ini dapat disimpulkan pula bahwa peran pemerintah desa/kelurahan dalam memberi edukasi kepada masyarakat/warga setingkat kelurahan/desa sangat minim , seharusnya lurah dapat bersikap lebih tegas untuk menyampaikan peraturan tersebut kepada masyarakat ” ungkap” Inuar Gumay.SH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *