DaerahHeadlineHukum & KriminalPemerintahPendidikanSosial Dan Budaya

Diduga Pungutan Di SMA/SMK Dilampung Utara Di Kordinir UPTD Disdik Provinsi Wilayah 4

1127
×

Diduga Pungutan Di SMA/SMK Dilampung Utara Di Kordinir UPTD Disdik Provinsi Wilayah 4

Sebarkan artikel ini

Lampung Utara ||

Banyak nya pungutan-pungutan yang di Lakukan pihak sekolahan/pihak komite dengan berbagai modus,mulai dari siswa/siswi harus menebus seragam sekolah dengan nilai beragam dan yang telah di tentukan pihak sekolahan dan komite.kamis(8/6/2023)

Bahkan siswa/siswi juga harus membayar uang sumbangan komite yang mana nilai rata-rata yang harus di bayarkan setiap bulan dengan nilai 100rb-120rb perbulan.

Dari hasil investigasi awak media dan LSM Gmicak telah mengantongin beberapa bukti kongkrit telah terjadi nya dugaan pungutan-pungutan di sekolahan tersebut.

pada tanggal 15-mei-2023 awak media dan Lsm Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi(GMICAK) mencoba komfirmasi langsung kepada kepala UPTD diknas Provinsi.Lampung wilayah 4,

(ingga setiawati,SE.MM),namun kepala UPTD tidak ada di kantor dan hanya bertemu dengan staf saja, sudah berapa kali dan tinggalkan pesan kepada staf namun nihil jawaban dari kepala UPTD bahkan seakan perbuatan tersebut/pungutan tersebut di benarkan.
Bahkan dugaan tersebut semakin kuat ketika team LSM & Awak media mendapatkan keterangan siswa/siswi yang baru ingin masuk di SMKN.1 kotabumi, yang mana PLT kepala sekolah adalah kepala UPTD DISDIK PROVINSI.LAMPUNG, yang mana team mewawancarai siswa/siswi yang baru ingin mendaftarkan diri di SMKN 1 KOTABUMI.

Yudi selaku korda Lsm Gmicak kabupaten lampung utara ketika di temui kantor nya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan mengambil sikap dan langkah untuk melaporkan hal tersebut ke kementrian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, KAJAGUNG RI, MABES POLRI, OMBUDSMAN RI,MENKO POLHUKAM, KPK,

“sudah 2 tahun ini kami menelusuri dan mengumpul bukti-bukti bahwa korupsi di dunia pendidikan Lampung sudah sangat kritis, bagaimana tidak dari hasil keterangan oknum-oknum Kepala sekolah yang kita jumpai di lapangan menjelaskan sumbangan tersebut sudah melalui rapat komite dan sudah ada PERGUB No.61 Tahun 2020.

padahal bila kita cermati dengan jelas isi pergub tersebut jelas bunyi nya, bahwa komite sekolahan diperbolehkan menggalang dana dari wali murid,
berupa :Tenaga,barang,uang tapi tidak boleh di tetapkan dan bersifat sukarela

Berdasarkan Program Pemerintah Republik Indonesia yang mewajibkan untuk putra/putri indonesia Wajib belajar 12 tahun, Yang mana tujuan pemerintah dari program wajib belajar 12 tahun :
-memperluas pemerataan pendidikan
-mengurangi kesenjangan capaian pendidikan tingkat menengah antara kelompok masyarakat.
-meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa.

Dan mengacu pada PERMENDIKBUD No.75 Tahun 2016.
jelas bahwa tentang fungsi komite sekolahan dana melakukan penggalangan dana untuk sekolahan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *