EdukasiPolitik

Alexander : KPK Diharapkan Tak Semata Tentang Penindakan OTT Ungkapnya Saat Menggelar Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024

204
×

Alexander : KPK Diharapkan Tak Semata Tentang Penindakan OTT Ungkapnya Saat Menggelar Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Alexander : KPK Diharapkan Tak Semata Tentang Penindakan OTT Ungkapnya Saat Menggelar Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024, Turut hadir dalam kesempatan kali ini Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Plh Menteri Kominfo Mahfud MD, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK Amir Arief, Karo Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak dan Dirjen IKP Usman Kansong, 3 Juli 2023

Kurang dari lima bulan lagi, Indonesia akan memasuki tahun politik 2024. Di saat yang sama, potensi praktik money politic menjelang perhelatan besar tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi bersama, melalui sinergi dan kolaborasi berbagai elemen bangsa termasuk media massa.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa banyaknya kepala daerah yang korupsi. Salah satu penyebabnya adalah money politic dalam pemilu. “Berdasarkan survei @kemendagri dan KPK, biaya alokasi calon kepala daerah/walikota/bupati adalah 20-30 miliar rupiah, dan belum dapat dipastikan menang. Sehingga, terbayang berapa banyak biaya yang harus dilipatgandakan jika ingin menang,” ujarnya.

Alex juga menyoroti upaya pemberantasan korupsi pada peran strategis dari media di Indonesia, fokus media atas kinerja KPK diharapkan tak semata tentang penindakan khususnya OTT, melainkan juga tentang tugas KPK lainnya. KPK juga berharap media dapat terus berperan aktif menggencarkan upaya pendidikan antikorupsi bagi masyarakat, terutama jelang pemilu mendatang.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyampaikan hasil kajian bahwa 95,5% dari modus utama korupsi politik yang ditemukan terkait dengan finansial atau keuangan. ”Mayoritas masyarakat masih menerima uang saat pemilu, dengan alasan faktor ekonomi, tekanan sosial, permisif karena risikonya kecil dan masih belum paham tentang politik uang,” ujarnya

Wawan juga mengatakan upaya pendidikan antikorupsi bagi masyarakat dikemas dalam kampanye Hajar Serangan Fajar. “Tema itu lebih relevan karena politik uang dikenal dengan istilah tersebut dan akan diluncurkan pada 14 juli 2023 tagline ini,” tambahnya

Plh Menteri Kominfo Mahfud MD menyampaikan bahwa politik uang akan selalu ada. “Pemimpin sebagai wakil rakyat yang melakukan korupsi ibaratnya adalah seorang penjahat yang dapat merusak masa depan negara, sehingga perlu dilawan dengan kekuatan kolektif seluruh anak bangsa,” pungkas Mahfud

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *